Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak – Hak Perempuan di Desa Mantang Lombok Tengah
DOI:
10.29303/jpmpi.v6i1.3099Diterbitkan:
2023-02-19Unduhan
Abstrak
Latar Belakang: Diskriminasi terhadap perempuan terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat Indonesia tentang hak – hak yang dimiliki perempuan. Permasalahan diskriminasi terhadap perempuan menjadi permasalahan dunia.
Analisis Situasi : Perempuan desa Mantang yang tinggal jauh dari perkotaan akan menyebabkan susah mengakses informasi sehingga memengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terutama perempuan akan hak – hak yang dimilikinya dan keterkaitan hak – hak tersebut dengan perundang – undangan.
Metode Pendekatan: Dengan metode penyuluhan materi yang berisi hak – hak perempuan yang menekankan pentingnya mengetahui hak – hak perempuan dan keterkaitannya dengan perundang – undangan di Indonesia.
Hasil dan Pembahasan: Kegiatan penyuluhan di desa Mantang dihadiri oleh kepala Desa dan Ibu – Ibu PKK, total peserta yang datang dalam pengabdian masyarakat ini adalah 60 peserta. Sebelum dilakukan edukasi atau penyuluhan dilakukan Pre Test kemudian Post Test. Terdapat perbedaan score antara Pre Test dan Post Test. Pre Test, dari 60 peserta 57 mendapat nilai dibawah 5 dan 3 orang mendapat nilai 8. Sedangkan nilai Post Test dari 60 peserta 35 orang mendapatkan nilai dibawah 5 dan 25 orang mendapatkan nilai 10.
Kata Kunci:
Diskriminasi, Hak – hak, Perundangan – undangan dan Perempuan.Referensi
Beauvoir, Simone. 2019. De. Second Sex Kehidupan Perempuan. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea.
Hehanussa, Deassy J A, and Yonna Beatrix Salamor.2019.“Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.†Sabdamas1, no. 1 (2019): 292–97.
Lakburlawal, Mahrita Aprilya. 2021. “Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat.†Universitas Hasanuddin, 2021. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194/.
Lakburlawal, Mahrita Aprilya. 2014. “Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya).†SASI20, no. 2 (2014): 36–46.
Thohari, Ashin. 2016. Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2016.
Lisensi
Penulis yang akan mempublikasikan Artikelnya di Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA harus menyetujui ketentuan sebagai berikut:
- Penulis dapat mempertahankan Hak Cipta Artikel yang akan di publikasikan dan penulis memberikan hak publikasi pertama kepada Jurnal Penabdian Magister Pendidikan IPA dengan pekerjaan secara bersamaan dan berlisensi di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA.
- Penulis dimasukkan dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (misalnya: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkan artikel dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA.
- Penulis diizinkan dan anjurkan untuk mem-posting Artikelnya secara online (misalnya: di repositori institusional atau di website mereka - socmed) setelah diterbitkan oleh Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, hal ini bertujuan untuk mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya capaian pengutipan Artikel (H-Index) lebih banyak. (Lihat Efek Akses Terbuka).
