Peranan Bale Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana
DOI:
10.29303/jpmpi.v6i3.5506Diterbitkan:
2023-09-29Unduhan
Abstrak
Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak jarang terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat.konflik ini dapat diselesaikan melalui pengadilan atau dapat juga diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan menggunakan pranata lokal.hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca,dilihat atau diketahui saja melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk menyebar luaskan betapa pentingnya penyelesaian perkara pidana melalui balai mediasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perkara pidana apa saja yang menjadi kewenangan balai mediasi, disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pada Masyarakat. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah ceramah yang disertai diskusi dengan peserta. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa masyarakat di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat cukup mengenal “Bale Mediasi†sebagai salah satu wadah/badan bantuan hukum untuk membantu masyarakat yang terkena permasalahan pidana hal ini dikarenakan tahun ini merupakan tahun ke dua untuk kegiatan penyuluhan tentang bale mediasi yang bertujuan untuk lebih menguatkan pemahaman Masyarakat mengenai peranan bale mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana
Kata Kunci:
Bale Mediasi, Perdata, Desa Bagik PolakReferensi
Grindulu, L., Islam, M. H, Ridwan, dan Suheflihusnaini. 2023. Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Bale Mediasi di Lombok Timur. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, vol 3 hal.23
Jayadi, H., Kaharudin, Sofwan,dan Basniwati, A.D. 2022. Kewenangan Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pidana Dan Perdata Berdasarkan Peraturan Derah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi. Jurnal Kompilasi Hukum, vol. 7 hal. 63
Khaerul Ihsan. (2022). Peran Bale Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa Di Kabupaten Lombok Timur. JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 3, hal. 22–42
https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/. Di akses pada tanggal 21 Juli 2023
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html. Di akses pada tanggal 21 Juli 2023
Lisensi
Penulis yang akan mempublikasikan Artikelnya di Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA harus menyetujui ketentuan sebagai berikut:
- Penulis dapat mempertahankan Hak Cipta Artikel yang akan di publikasikan dan penulis memberikan hak publikasi pertama kepada Jurnal Penabdian Magister Pendidikan IPA dengan pekerjaan secara bersamaan dan berlisensi di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. yang memungkinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan pengakuan kepengarangan karya dan publikasi awal di Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA.
- Penulis dimasukkan dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (misalnya: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkan artikel dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA.
- Penulis diizinkan dan anjurkan untuk mem-posting Artikelnya secara online (misalnya: di repositori institusional atau di website mereka - socmed) setelah diterbitkan oleh Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, hal ini bertujuan untuk mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya capaian pengutipan Artikel (H-Index) lebih banyak. (Lihat Efek Akses Terbuka).
